Keberadaan Kendaraan Bermotor (Mobil) Pribadi sebagai Angkutan Umum dalam Perspektif Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Sumenep

Sjaifur Sjaifurrachman
Journal article Jendela Hukum • 2014

Download full text
(Bahasa Indonesia, 15 pages)

Abstract

Keberadaan mobil pribadi yang dijadikan sebagai angkutan umum oleh parapemiliknya khususnya yang ada di Sumenep sangat banyak. Hal ini dapat kita jumpai didaerah-daerah terpencil yang ada di Sumenep. Masyarakat sendiri cenderung memilihkendaraan pribadi yang dicarter daripada menunggu mobil angkutan umum. Seiringberjalannya waktu pengangkutan darat dengan kendaraan bermotor untuk keperluanumum sudah banyak dijumpai, angkutan umum kendaraan bermotor untuk roda empatseperti bus, taksi dan lain sebagainya sudah mulai mewabah. Keberadaan angkutanumum tersebut sudah diatur secara detail baik undang-undang ataupun PeraturanPemerintah yaitu mulai dari izin USAha, trayek, operasional sampai pada kelayakankendaraan bermotor untuk operasi untuk umum. Di Kabupaten Sumenep sendirimasyarakat lebih mengenal taksi sebagai alat transportasi. Kalau kita lihat diKabupaten Sumenep tidak ada yang namanya taksi. Taksi yang dimaksud di sini adalahkendaraan roda empat biasanya Colt L300 yang dijadikan angkutan umum. Berbedasekali dengan pengertian taksi menurut Pasal 1 butir 9 Peraturan Pemerintah Nomor41 Tahun 1993. Pengertian taksi dalam pasal ini adalah “jenis mobil penumpang yangdiberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer”. Pada hakikatnya untukmenjadi angkutan umum plat kuning, sebuah mobil harus memenuhi persyaratan yangterdapat di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas danAngkutan Jalan, apabila sudah memenuhi persyaratan yang dimaksud maka kendaraanbermotor tersebut layak dijadikan angkutan umum resmi dengan plat kuning.Penumpang di sini jelas mereka adalah konsumen yang mempunyai hak untukmendapatkan Kenyamanan baik dalam berkendara maupun nantinya apabila terjadikecelakaan. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, perlindungan konsumenadalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberiperlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen sendiri mempunyai asasmanfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, sertakepastian hukum.

Metrics

  • 321 views
  • 1397 downloads

Journal

Jendela Hukum

Jurnal Jendela Hukum diterbitkan berkala Oleh Fakultas Hukum Universitas Wiraraja Sumenep sebagai... see more