Analysis Towards the Urgency of Establishing Indonesian Marine Law to Anticipate Transnational Organized Crime

Isplancius Ismail
Journal article Indonesian Journal of International Law • 2013 Indonesia

Abstract

Indonesia is an island State that geographically consists of 70 percent of marine areas and 30 percent of the land. But there is no Indonesian marine policy, nor has any law governing marine comprehensively since ratified UNCLOS in 1982 by Law No. 17 of 1985. While the mindset of people still tend to the land. The enforcement of sovereignty and rule of law in Indonesian waters under the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982) and the regulations of Indonesia against the violations of law known as Transnational Organized Crimes has not yet been done optimally. The problem is what efforts should be made by the State to anticipate the transnational organized crime. The method used in this study is normative approach and analyzed qualitatively to produce the conclusion that efforts should be made are resulting integrated marine policy, Indonesian Marine Law, and disseminating people to change the mindset to sea.

Indonesia adalah negara kepulauan yang secara geografis terdiri dari tujuh puluh persen wilayah laut dan tiga puluh persen wilayah darat. Namun, tidak ada kebijakan yang mengatur mengenai kemaritiman di Indonesia maupun sebuah peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai maritim secara komprehensif sejak diratifikasinya UNCLOS 1982 dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 1983. Kecenderungan yang terjadi adalah kebanyakan orang terfokus pada wilayah darat. Penegakan kedaulatan dan pengaturan hukum wilayah perairan Indonesia menurut United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982) dan peraturan Perundang-undangan Indonesia melawan pelanggaran hukum yang dikenal dengan Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir belum dilakukan secara optimal. Permasalahannya adalah langkah apa yang harus dilakukan oleh Pemerintah untuk mengantisipasi tindak pidana transnasional yang terorganisir. Metode dalam kajian ini menggunakan pendekatan normatif dan pendekatan kualitatif untuk menghasilkan kesumpulan bahwa tindakan yang harus diambil adalah menghasilkan kebijakan maritim yang menyeluruh, Hukum Maritim Indonesia, dan mengubah persepsi masyarakat terhadap laut.

Metrics

  • 388 views
  • 121 downloads

Journal

Indonesian Journal of International Law

Indonesian Journal of International Law (IJIL) was first published in 2003 by the Center for Inte... see more