Berbagai kasus SARA (Suku, Agama, Ras dan etnis serta budaya) seringkali menjadi pemicu kerusuhan yang terjadi di Indonesia. Masih segar dalam ingatan kita tentang kasus Tolikara yang terjadi di Tolikara Papua pada 17 Juli 2015, yang menyebabkan beberepa orang tewas, terluka dan kebakaran. Peristiwa itu terjadi pada saat pelaksanaan shalat ‘idul Fitri. Peristiwa Sampit antara Suku Dayak Vs Madura pada tahun 2001, konflik Ambon Tahun 1999, dan terakhir adalah demo aksi 212 yang menamakan aksi damai bela al Qur’an oleh jutaan kaum muslimin dari berbagai ormas Islam se-Indonesia di Jakarta pada 12 desember 2016, atas kasus penistaan Agama Gubernur non aktif DKI Jakarta Basuki Djahya Purnama alias Ahok, atas kutipannya terhadap QS. Al Maidah ayat 51. Sehingga memunculkan berbagai kontrofersi dan masih banyak kasus lagi yang suatu saat ia bisa membakar dan pecah seiring terus memanasnya suhu politik, agama, sosial, budaya yang menyulut timbulnya api konflik muncul kembali. Sungguh tragis dan memilukan jika melihat hal itu terus terjadi di Indonesia sebagai Negara demokrasi yang berasaskan pancasila.       Illustrasi diatas, menjadi sangat mendesak “membumikan” pendidikan Islam berwawasan multikulturalisme. Sebab sudah waktunya mengkaji kembali konsepsi politik multicultural untuk mengelola keanekaragaman. Mengajarkan para siswa tetap merasa satu saudara meskipun berbeda agama, suku, etnis, hingga bangsa.  Menyikapi kebutuhan akan sekolah berwawasan multikulturalisme, sebuah cermin pendidikan keberagaman digambarkan dalam suatu sekolah multicultural dengan memberikan pelajaran character building, religions and civics (CBRC), selain materi pendidikan Agama Islam atau agama lain. Jadi materinya berisi tentang pesan-pesan agama universal yang menekankan pesan kerukunan dalam menjalani hidup dengan latar belakang agama, budaya, etnis dan suku yang berbeda-beda.[1][1] Imam Husein, Indonesia Butuh Sekolah Multikultural, Jawa Pos, Jum’at, 6 Nopember 2015.