Metrics

  • visibility 269 views
  • get_app 123 downloads
description Journal article public Jurnal Cita Hukum

Urgensi Pembentukan Pengadilan Khusus Agraria

Teguh Triesna Dewa, Endah Sulatri
Published 2015

Abstract

Jika suatu negara tanpa adanya demokrasi dan Rule f Law mungkin dapat menikmati kemakmuran, namun adalah juga benar jika suatu negara tanpa adanya demokrasi dan Rule of Law sudah pasti tidak akan menikmati keadilan Dalam kerangka hukum internasional, Universal Declaration of Human Rights tahun 1948, telah dikukuhkan perjanjian internasional (1996) mengenai Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (HESB). Pasal 11 ayat 2 dari HESB mengisyaratkan bahwa sebuah Negara yang mengabaikan reformasi agraria, dianggap telah melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (€œHAM€). Berangkat dari pemikiran global tersebutReformasi Agraria juga menjadisebuah agenda penting yang tidak dapat diabaikan termasukIndonesia selaku negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai HAM Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (€œUU 5/1960€) disebutkan bahwa pengertian agraria secara luas menyebutkan bahwa €œseluruh bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam Wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional€. Sedangkan menurut doktrin,Subekti menyatakan €œHukum agraria adalah keseluruhan daripada ketentuan-ketentuan hukum, baik hukum perdata, maupun hukum tata negara maupun pula tata usaha negara yang mengatur hubungan-hubungan antara orang termasuk badan hukum, dengan bumi, air, dan ruang angkasa dalam seluruh wilayah neagara dan mengatur pula wewenang-wewenang yang bersumber pada hubungan-hubungan tersebut€. Dari pengertian di atas agraria memiliki dimensi yang sangat luas dan tidak hanya terbatas pada permasalahan tanah. Dalam bukunya Prof. Boedi Harsono menyatakan bahwa hukum agraria bukan merupakan satu perangkat bidang hukum melainkan sekelompok perangkat bidang hukum. Namun dalam Kenyataannya hukum tanah memiliki porsi yang lebih besar dan begitu kompleks dibandingkan dengan perangkat hukum yang lain seperti hukum pertambangan, air, perikanan, dan lain-lain. DOI: 10.15408/jch.v2i2.2321

Full text

 

Metrics

  • visibility 269 views
  • get_app 123 downloads