Analisis Kebijakan Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut

Abstract

Hasil studi terbaru terhadap moratorium pemberian ijinbaru dan penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut (Inpres no 10/2011 dan Inpres no 6/2013) menunjukkan kebijakan tersebut harus dilanjutkan dengan beberapa perbaikan. Salah satunya memperkuat basis hukum dari semula hanya instruksi presiden menjadi setidaknya dalam bentuk peraturan presiden (Perpres) supaya mengikat bagi para aparatur pemerintahan di bawahnya.

Metrics

  • 56 views
  • 23 downloads

Publisher

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan

The Partnership for Governance Reform (‘the Partnership’) is a multi-stakeholder organization est... see more