Padiatapa untuk Siapa? Persepsi Masyarakat

Joko Waluyo • Andi Kiki • Achmad Surambo
Working Paper Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan • October 2015

Abstract

Beberapa tahun terakhir ini berkembang prinsip free, prior and informed consent (FPIC) atau sering diterjemahkan sebagai persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (Padiatapa). Sebagai sebuah prinsip pembangunan, FPIC memastikan bahwa suatu proyek pembangunan yang akan masuk ke dalam wilayah masyarakat adat atau lokal harus mendapat persetujuan dari komunitas. Dalam hal ini masyarakat mempunyai hak untuk menyatakan menerima atau menolak setiap usulan dan proyek pembangunan yang akan dilaksanakan dalam wilayah mereka. Penerapan FPIC diharapkan dapat meminimalisir terjadinya konflik atas sumberdaya alam dan menjamin hak-hak masyarakat serta keberlangsungan usaha dan/atau proyek pembangunan.

Metrics

  • 118 views
  • 102 downloads

Publisher

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan

The Partnership for Governance Reform (‘the Partnership’) is a multi-stakeholder organization est... see more

Funder

Norwegian Ministry of Foreign Affairs

The Royal Norwegian Ministry of Foreign Affairs (Norwegian (Bokmål): Det kongelige Utenriksdepart... see more