Svlk untuk Memperbaiki Tata Kelola Kehutanan Indonesia: Menjadikan yang 'Legal Administratif' Menjadi 'Legal Substantif'

Policy Brief Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan • November 2015 Indonesia

Abstract

Dalam dua dekade terakhir, telah muncul banyak upaya untuk memerangi pembalakan liar dan perdagangan kayu illegal. Salah satunya dengan dikembangkannya skema sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) secara sukarela (voluntary) seperti oleh Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) dan Forest Stewardship Council (FSC), pada awal tahun 1990. Kemudian dikembangkan pula Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), yang antara lain disebabkan karena belum efektifnya skema sertifikasi voluntary tersebut. Perkembangan SVLK ini didahului dengan MoU antara pemerintah Indonesia dengan UK yang menghasilkan rencana aksi Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEG-T). Selanjutnya, Uni Eropa dan Pemerintah Indonesia melakukan negosiasi kesepakatan kerjasama sukarela (Voluntary Partnership Agreement/VPA) untuk memastikan legalitas produk kayu yang diperdagangkan di Eropa.

Metrics

  • 108 views
  • 78 downloads

Publisher

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan

The Partnership for Governance Reform (‘the Partnership’) is a multi-stakeholder organization est... see more

Funder

European Commission

The European Commission (EC) is the 'engine room' of the EU. It is one of 3 main EU institutions;... see more