Kedudukan Hukum dan Peluang Pengakuan Surat Keterangan Tanah Adat

Ricardo Simarmata
Policy Analysis Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan • 2015 Indonesia

Abstract

Laporan penelitian ini merupakan bagian dari agenda besar yaitu advokasi pengakuan hak-hak adat atas tanah. Secara spesifik laporan ini mencermati efektivitas dan problem-problem yang dihadapi oleh Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA), yang saat ini menjadi instrumen formal pengakuan hak-hak masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah. Pengetahuan mengenai gambaran keberlakuan dan rekomendasi-rekomendasi untuk keperluan menjadikan SKTA efektif, diharapkan bisa menjadi amunisi untuk meningkatkan signifikansi sosial SKTA.

Metrics

  • 34 views
  • 44 downloads

Publisher

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan

The Partnership for Governance Reform (‘the Partnership’) is a multi-stakeholder organization est... see more