Implementasi dan Pengaturan Illicit Enrichment (Peningkatan Kekayaan secara Tidak Sah) di Indonesia

Alvon Kurnia Palma • Lais Abid • Sely Martini • Hifdzil Alim • Febri Diansyah
Policy Analysis Indonesia Corruption Watch • March 2014 Bangladesh • Brunei • China • Egypt • India • 2 more

Abstract

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak Pidana Korupsi masih menyisahkan celah hukum bagi penjahat pengemplang uang dan kekayaan Negara. Meski saat ini lembaga KPK (Komisi Pemberatasan Korupsi) sudah secara maksimal melakukan tindakan pencegahan (preventif) dan penindakan (Represif), para penjahat ini masih dapat mengakali peraturan Perundang-undangan dan mengerus keuangan Negara untuk memperkaya diri dan kelompoknya. Berdasarkan itu, Pengaturan Illicit Enrichment (Kekayaan yang tidak wajar) sebagaimana diatur dalam pasal 20 UNCAC merupakan hal penting untuk ditindaklanjuti oleh Indonesia sebagai Negara peserta Konvensi ini. Saat ini, dari 193 Negara yang ada di dunia, setidaknya sudah ada 44 negara yang memiliki intrumen hukum setingkat UU tentang Illicit Enrichment. 39 Negara dari 44 tersebut mengenakan sanksi kurungan atau penjara, seperti Cina, India,Malaysia, Brunei, Makao, Bangladesh, dan Mesir.

Metrics

  • 183 views
  • 113 downloads

Publisher

Indonesia Corruption Watch

Indonesia Corruption Watch (ICW) is an Indonesian-based and led non-governmental organization (NG... see more

Funder

USAID

The United States Agency for International Development (USAID) is the United States Government ag... see more