Metrics

  • visibility 326 views
  • get_app 574 downloads
description Report public SMERU Research Institute

Penerapan Standar Pelayanan di Kota Singkawang, Kabupaten Luwu Utara, dan Kota Probolinggo: Pembelajaran dari Program Kinerja-usaid

Palmira Permata Bachtiar, Palmira Permata Bachtiar, Robert Justin Sodo, Robert Justin Sodo, Luhur Bima, 1 more
Published November 2013

Abstract

Studi ini dilakukan di kota singkawang, kabupaten lutra, dan kota probolinggo yang mendapat pendampingan standar pelayanan – baik standar pelayanan minimal (spm) dan standar pelayanan publik (spp), maupun standar operasional prosedur (sop) – oleh kinerja. kinerja mendorong proses perencanaan dan penganggaran yang teknokratis dengan mengacu pada target-target yang harus dicapai dalam pemenuhan spm. namun peningkatan kapasitas bagi skpd teknis bukanlah hal yang mudah. mindset perencana harus diubah dari metode konvensional yang berbasis perencanaan tahun lalu ke metode teknokratis yang berbasis data. kunci dari metode teknokratis ini adalah pemahaman terhadap definisi operasional indicator-indikator spm, pengumpulan data dan pembaruan data secara berkala. kejujuran dalam menganalisis dan menyajikan data sangat penting. terakhir, pendekatan teknokratis ini dihadapkan pada pendekatan politis, baik visi misi kepala daerah maupun kepentingan politik di dprd. program-program yang dihasilkan dari pendekatan teknokoratik ini harus dikemas sehingga sejalan dengan visi misi kepala daerah dan kepentingan anggota dprd. kinerja juga mendorong peningkatan peranserta masyarakat melalui survei pengaduan masyarakat sebagai bagian dari spp. butir-butir janji layanan dan rekomendasi janji layanan yang dihasilkan dari survei dipakai untuk memperbaiki pelayanan di tingkat unit layanan dan skpd. konteks otonomi daerah sangat penting untuk dilihat sebagai bagian yang tak terpisahkan dari keseluruhan pendampingan standar pelayanan. konteks otonomi daerah ini menyebabkan adanya variasi outcome – yaitu integrasi standar pelayanan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran – walaupun input yang diberikan relative sama di tiga kabupaten/kota tersebut. di ketiga kabupaten kota ditemukan tiga model integrasi standar pelayanan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran: (i) model teknokratis idealis yang diwakili oleh kota singkawang; (ii) model teknokratis pragmatis di kabupaten lutra; dan (iii) model partisipatif lintas sector di kota probolinggo. kata kunci: standar pelayanan, standar pelayanan minimal, standar pelayanan publik, desentralisasi, tata kelola pemerintahan daerah

Full text

 

Metrics

  • visibility 326 views
  • get_app 574 downloads