Implementasi Kebijakan Program Pendidikan Non Formal Pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Di Kecamatan Sintang

Kiam, Kiam

Abstract

Implementasi Kebijakan Program Pendidikan Non Formal Pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Di Kecamatan Sintang. Penyelenggaraan PAUD non formal memiliki manfaat yang tidak sedikit, salah satunya adalah memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani serta mengembangkan bakat-bakatnya secara optimal. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk meng) etahui dan menganalisis (1) proses implementasi kebijakan program pendidikan non formal pada pendidikan anak usia dini (PAUD) di Kabupaten Sintang (2) faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan program pendidikan non formal pada pendidikan anak usia dini (PAUD) di Kabupaten Sintang. Penelitian ini di laksanakan di lembaga pendidikan nonformal PAUD yang berada di Kecamatan Sintang pelajaran 2012/2013, yaitu PAUD Insan Mulia yang, PAUD Taman Ceria dan PAUD Pelita Hati. Sumber penelitian ini adalah guru PAUD di Kecamatan Sintang. Hasil penelitian diketahui, proses implementasi kebijakan program pendidikan non formal pada PAUD di Kecamatan Sintang belum berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan rendahnya dukungan pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, yayasan atau organisasi, masih belum sinergis antara pemerintah, pengelola lembaga PAUD dan masyarakat untuk melakukan pengawasan dan kontrol secara bersama, banyak PAUD di Kecamatan belum sesuai dengan kualifikasi sebagai pendidik, dikarenakan minimnya lulusan Sarjana untuk PAUD. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan program pendidikan non formal pada PAUD di Kabupaten Sintang adalah: Standar pendidikan dan tenaga kependidikan, tenaga pendidik dan kependidikan harus memiliki kualifikasi, kompetensi harus sesuai dengan standar nasional pendidikan, program dan perencanaan PAUD di Kecamatan Sintang sudah berjalan sesuai dengan peraturan menteri pendidikan nasional (permendiknas) RI Nomor 58 tahun 2009, untuk sarana dan prasara masih sangat kurang, pembangunan PAUD melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat. Agar komunikasi berjalan lancar maka seharusnya ada instansi koordinator seluruh pembangunan PAUD. Supaya proses implementasi kebijakan pendidikan PAUD non formal berjalan lancar, maka beberapa hal dapat diupayakan sebagai berikut: menyekolahkan guru PAUD ke SI PAUD. Masyarakat diharapkan juga terlibat dalam kontrol/pengawasan, penilaian serta dalam pengambilan keputusan terhadap pelaksanaan kebijakan PAUD. Memberikan tambahan dana untuk meningkatkan sarana dan prasarana. Kata kunci: Implementasi, Pendidikan Non Formal, PAUD. ABTRACT Implementation of non-formal early childhood education has many benefits, one of which is to provide opportunities for children to meet physical and spiritual needs as well as develop talents. This study aimed to identify and analyze (1) the process of implementation of the non-formal education policy with regard to early childhood education (PAUD) in Sintang (2) the factors that affected the implementation of PAUD in Sintang. This study was carried out at non formal PAUD institutions, Sintang sub-district in school year 2012/2013. Those were PAUD Insan Mulia, PAUD Taman Ceria and PAUD Pelita Hati. The respondents were PAUD teachers in Sintang sub-district. The results showed that the process of implementation of non-formal PAUD in Sintang sub-district were not going well. This was due to the lack of government support in the implementation . Cooperation between PAUD organizations and the government still was not synergistic. Cooperation between the managers of PAUD institutions and the public to monitor and control was lacking. Many PAUD in the sub-district did not meet the qualifications as an educational institution due to the lack of PAUD university graduates which were recruited as teachers. In short, factors affecting the implementation of non-formal PAUD in Sintang were: standards of education and educational personnel were not met, the educators and the educational processes have not met qualifications, teachers' competence did not comply with the national standards. Early childhood programs and planning in the district was not proceeding according to the Minister of National Education Regulation (Permendiknas) No. 58 of 2009: facilities and infrastructure were still lacking, and early childhood cooperation involving government, private and public was not there. To facilitate cooperation there should be a coordinating agency for PAUD . If the process of implementation of non-formal should improve, then the following actions had to be taken (1) to upgrade PAUD teachers to the university graduate (S1) level. (2) To persuade communities to also be involved in the control / monitoring, assessment, decision-making and implementation of PAUD. There should also be additional funding to increase the facilities and infrastructure.

Metrics

  • 75 views
  • 65 downloads

Journal

Jurnal Administrasi Publik dan Birokrasi

Jurnal Administrasi Publik dan Birokrasi ini merupakan media untuk mempublikasikan berbagai artik... see more