Prakarsa-Prakarsa Transparansi Rantai Perizinan dan Penerimaan Negara dari Sumber Daya Alam Berbasis Lahan Serta Keterlibatan Masyarakat Sipil

Kanti • Chitra Retna S.
Policy Analysis Article 33 Indonesia • 2015

Abstract

Dalam dasawarsa ini telah berkembang berbagai prakarsa mendorong transparansi dan akuntabilitas di sektor sumber daya alam berbasis lahan. Munculnya prakarsa-prakarsa ini menunjukkan upaya membangun mekanisme kelembagaan yang membuat pemerintah menjadi semakin akuntabel terkait perizinan, eksplorasi, kontrak, operasi produksi, pengumpulan pendapatan, alokasi dan penggunaan pendapatan sektor sumber daya alam berbasis lahan untuk sebesar-besar kepentingan warga negara. Prakarsa-prakarsa ini juga dipengaruhi Perubahan konstelasi tata kelola sektor ekstraktif di tingkat global, nasional maupun subnasional. Perubahan-Perubahan ini memberikan tantangan baru dan mempengaruhi bentuk kelembagaan tata kelola sumber daya alam, yang pada gilirannya mendorong menguatnya tuntutan transparansi dan akuntabilitas. Agar transparansi mendorong pada akuntabilitas, prakarsa transparansi perlu dirancang dengan cermat agar: (1) Memberikan informasi kunci (key information) dengan cara penyampaian yang didesain efektif, yang pada gilirannya mendorong baik pembuka maupun pengguna melakukan serangkaian siklus aksi tertentu; (2) Perangkat-perangkat transparansi kemudian diperkuat dengan perangkat-perangkat partisipasi publik untuk menyalurkan respon/tuntutan masyarakat dan respon pejabat publik untuk menaggapinya.

Metrics

  • 78 views
  • 38 downloads

Publisher

Article 33 Indonesia

Article 33 is a research based policy advocacy organisation founded in 2009 that focuses on socia... see more