Ekonomi Politik Mekanisme Distribusi Manfaat (Benefit Sharing Mechanism) untuk Mitigasi Deforestasi dan Degradasi Hutan: Kasus Bulungan, Kalimantan Utara

Policy Analysis Article 33 Indonesia • 2014 Indonesia

Abstract

Pada saat ini, alokasi dan distribusi dari Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) melalui skema Dana Bagi Hasil (DBH) tampaknya belum cukup mampu memberikan insentif yang tepat bagi para pelaku di sektor kehutanan untuk mencegah deforestasi dan degradasi hutan. Melihat realita kebijakan pengelolaan DBH Kehutanan saat ini, celah yang mungkin untuk melakukan intervensi kebijakan adalah melalui sebuah skema BSM untuk mitigasi deforestasi dan degradasi hutan berbasis penerimaan kehutanan dan/atau penerimaan pertambangan. Skema tersebut dirancang di depan (pre-conceived) dengan merujuk pada kondisi dan syarat-syarat kelembagaan keuangan publik di Indonesia dan secara bersamaan memberikan ruang bagi partisipasi publik. Political economy analysis di level daerah diperlukan untuk menemukan rumusan yang tepat tentang bagaimana ide BSM PSDH-DR ini diterima dan diterapkan di kabupaten/kota. Penelitian ini membedakan posisi, kepentingan, dan peran actor-aktor ke dalam demand-side (dari luar birokrasi, termasuk Organisasi Masyarakat Sipil/OMS, Kelompok Masyarakat Adat/KMA, dan Partai Politik/PARPOL) dan supply-side (dari dalam birokrasi, terutama Pemerintah daerah/PEMDA). Kategorisasi aktor ini digunakan untuk melihat kelompok aktor mana yang lebih menjelaskan kemungkinan policy outcome, yakni dimenangkan dan dijalankannya proposal BSM untuk mitigasi deforestasi dan degradasi yang diusulkan. Pada laporan ini akan dijelaskan hasil analisis ekonomi politik para aktor di Kabupaten Bulungan terhadap skema BSM yang ditawarkan. Semua kelompok aktor di Kabupaten Bulungan memiliki kecenderungan bahwa skema alokasi DBH SDA Kehutanan saat ini belum cukup proporsional dan adil untuk daerah penghasil. Proporsi saat ini dirasa belum cukup untuk mengatasi adanya deforestasi dan degradasi hutan di Kabupaten Bulungan. Semua kelompok aktor berharap proporsi alokasi PSDH-DR lebih besar dibandingkan dengan alokasi saat ini.

Metrics

  • 62 views
  • 15 downloads

Publisher

Article 33 Indonesia

Article 33 is a research based policy advocacy organisation founded in 2009 that focuses on socia... see more