Penghitungan Standar Biaya Satuan Investasi Sarana dan Prasarana Sekolah Jenjang SD, SMP dan SMA di Indonesia

Abstract

Di saat Pemerintah mulai mencanangkan program Wajib Belajar (Wajar) 12 Tahun, Pemerintah masih mempunyai “pekerjaan rumah” untuk menyelesaikan masalah kesenjangan akses dan mutu layanan program Wajardikdas. Dalam hal pemerataan akses, walau APK SD/MI dan SMP/MTs telah mencapai angka 100% pada tahun 2013, namun pada Kenyataannya terjadi ketimpangan antar kabupaten dan kota di Indonesia. Selain ketimpangan antar daerah, kesenjangan pencapaian APK juga terjadi antar kelompok ekonomi masyarakat. Salah satu kebijakan yang menjadi tumpuan untuk meningkatkan akses pendidikan adalah program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang sudah dimulai pada tahun 2005. Kenyataan bahwa program BOS belum efektif mengurangi beban biaya pendidikan masyarakat diakui oleh pemerintah. Dalam dokumen RPJMN Tahun 2015 – 2019 menyebutkan bahwa biaya pendidikan masih tinggi, terutama terletak pada iuran SPP, biaya transportasi dan uang saku. Rendahnya alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur pendidikan dan melesetnya target pemenuhan fisik sekolah sebagaimana telah ditetapkan dalam Standar Pelayanan Minimum (SPM) pendidikan mengindikasikan masih kurangnya perhatian Pemerintah terhadap penyediaan sarana dan prasarana sekolah. Hingga kini belum ada aturan mengenai standar biaya satuan sarana dan prasarana sekolah yang menjadi acuan dalam penganggaran. Berangkat dari Kenyataan diatas, studi yang berjudul “Penghitungan Standar Biaya Satuan Investasi Sarana dan Prasarana Sekolah Jenjang SD, SMP dan SMA dan MA di Indonesia” ini menjadi penting sebagai masukan bagi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam menghitung kebutuhan anggaran di Nasional dan daerah.

Metrics

  • 71 views
  • 43 downloads

Publisher

Article 33 Indonesia

Article 33 is a research based policy advocacy organisation founded in 2009 that focuses on socia... more

Funder

USAID

The United States Agency for International Development (USAID) is the United States Government ag... more