1–20 of
401 results.
-
Luthfi Widagdo Eddyono
The amendment of 1945 Constitution was stipulated and conducted gradually and became one of the agendas of the Meetings of the People's Consultative Assembly (Majelis Permusyawaratan Rakyat) from 1999...
-
Fais Yonas Bo’A
description
Journal article
public
Jurnal Konstitusi
• 2018
Endonezya
Bahasa Indonesia
Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum sudah mendapatkan legitimasi secara yuridis melalui TAP MPR Nomor XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia da...
-
Suyogi Imam Fauzi
•
Inge Puspita Ningtyas
description
Journal article
public
Jurnal Konstitusi
• 2018
Endonezya
Bahasa Indonesia
Pemberian bantuan hukum merupakan salah satu cara untuk mewujudkan access to law and justice bagi rakyat miskin yang diberikan oleh negara atas amanat dari konstitusi. Beberapa regulasi mengenai bantu...
-
Umbu Rauta
•
Ninon Melatyugra
description
Journal article
public
Jurnal Konstitusi
• 2018
Endonezya
Bahasa Indonesia
Tulisan ini ingin menjawab dua isu utama mengenai hubungan hukum Internasional dan pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi RI (MKRI). Isu pertama adalah legitimasi penggunaan hukum Internasio...
-
Sakirman Sakirman
Pada dasarnya konsep pembagian harta warisan dalam Islam dilaksanakan ketika pewaris telah meninggal dunia. Namun, pada praktiknya banyak terjadi bahwa kewarisan dilaksanakan oleh pewaris dalam hal in...
-
Josefhin Mareta
description
Journal article
public
Jurnal Konstitusi
• 2018
Endonezya
Bahasa Indonesia
Salah satu kekuatan ekonomi nasional yang perlu ditingkatkan produktivitas dan efisiensinya adalah BUMN dikarenakan kinerja BUMN yang dinilai belum memuaskan dan masih terdapatnya birokrasi yang menye...
-
Husna Tr, Cut Asmaul
description
Journal article
public
Jurnal Konstitusi
• 2018
Endonezya
Bahasa Indonesia
Kondisi tatanan tektonik dan geologi Aceh memiliki prospek untuk dilakukan eksplorasi dan pengembangan serta produksi Minyak dan Gas Bumi, baik di Wilayah Darat maupun di Wilayah Laut. Penemuan cadang...
-
Cakra Arbas
description
Journal article
public
Jurnal Konstitusi
• 2018
Endonezya
Bahasa Indonesia
Kontestan pilkada tidak hanya berasal dari partai politik, melainkan seiring dinamika pilkada yang terjadi di Aceh Tahun 2006, telah menuntut Mahkamah Konstitusi bernilai aksiologis melalui berbagai p...
-
Jefri Porkonanta Tarigan
Fungsi negara tidak hanya sebagai regulator (pengatur) dan umpire (wasit), namun juga berfungsi sebagai provider (penyedia) dan entrepreneur (pengusaha). Oleh karena itu, sudah seharusnya negara terli...
-
Tanto Lailam
description
Journal article
public
Jurnal Konstitusi
• 2018
Endonezya
Bahasa Indonesia
Artikel ini membahas tentang penataan kelembagaan pengujian norma hukum di Indonesia, yang diawali dengan pembahasan problematika kelembagaan dan praktik pengujian norma hukum saat ini dan gagasan pen...
-
Tri Ariprabowo
•
R. Nazriyah
Kewenangan pengadilan dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase antara lain, putusan arbitrase harus didaftarkan di Pengadilan Negeri. Menurut Mahkamah, Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang No...
-
Mei Susanto
Doktrin Mahkamah Konstitusi (MK) yang dahulu dipercaya hanya sebagai negative legislature telah bergeser menjadi positive legislature. Menjadi pertanyaan, apakah doktrin MK sebagai negative legislatur...
-
Khairul Fahmi
Hak memilih dan dipilih merupakan hak konstitusional warga negara yang diakui sebagai bagian dari hak atas kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana dijamin UUD 1945. Sebagai hak ko...
-
Gautama Budi Arundhati
description
Journal article
public
Jurnal Konstitusi
• 2017
Endonezya
Bahasa Indonesia
Preliminary ruling procedure seperti yang diterapkan di Uni Eropa dapat menjadi metode alternatif dalam pelaksanaan constitutional complaint di Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum tertin...
-
Muhammad Ridwansyah
description
Journal article
public
Jurnal Konstitusi
• 2017
Endonezya
Bahasa Indonesia
Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaturan tentang pemerintahan daerah terkait dengan asas desentralisasi asimetris sehingga lebih leluasa mengurus rumah tangga sendiri. Penelitian ini merupakan p...
-
Ani Purwanti
description
Journal article
public
Jurnal Konstitusi
• 2017
Endonezya
Bahasa Indonesia
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XI/2013 adalah pengujian konstitusional terhadap Pasal 215 huruf (b) dan Penjelasan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu. Putusan ...
-
Nalom Kurniawan
description
Journal article
public
Jurnal Konstitusi
• 2017
Myanmar
Bahasa Indonesia
Dugaan terjadinya pelanggaran HAM terhadap suku Rohingya di Myanmar telah menjadi perhatian dunia Internasional. Suku Rohingya yang telah tinggal beberapa generasi di bagian wilayah Myanmar, tidak dia...
-
Cholidin Nasir
Salah satu unsur terpenting negara hukum menurut Sri Soemantri adalah pengawasan dari badan-badan peradilan. Salah satu bentuk pengawasan adalah judicial review yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan ...
-
Achmadudin Rajab
description
Journal article
public
Jurnal Konstitusi
• 2017
Endonezya
Bahasa Indonesia
Adanya dua persoalan kewarganegaraan yang terjadi pada Gloria Natapraja Hamel dan Archandra Tahar telah membangkitkan kembali momentum untuk melakukan Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2...
-
Ansori Ansori
Penelitian ini membahas legalitas hukum Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dalam menyelenggarakan pemilihan kepala daerah pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013. Penelitian ini bertuj...