Metrics

  • visibility 391 views
  • get_app 131 downloads
description Policy brief public Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah

Kajian Perda Kab Asahan No.04 Tahun 2009 Tentang Retribusi Izin Gangguan

Published 2009

Abstract

Isu reformasi pelayanan dan perijinan usaha di daerah hari ini tidak lagi semata berkenaan aspek efisiensi dan tranparansi business process (melalui debirokratisasi/reformasi birokrasi yang terlembagakan dalam, misalnya, PTSA atau PTSP) tetapi lebih jauh juga terkait isu rasionalisasi esensi perijinan itu sendiri (melalui deregulasi/reformasi regulasi menuju jenis dan jumlah perijinan yang rasional dan sesuai kebutuhan).

Full text

 

Metrics

  • visibility 391 views
  • get_app 131 downloads