Metrics

  • visibility 309 views
  • get_app 5091 downloads
description Journal article public Jendela Hukum

Perlindungan Hukum terhadap Kreditur dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Hak Tanggungan Menurut Undang-undang No. 4 Tahun 1996

Moh Anwar
Published 2014

Abstract

Kredit pada umumnya berfungsi untuk memperlancar suatu kegiatan USAha dankhususnya bagi kegiatan perekonomian di Indonesia sangat berperan penting dalamkedudukannya baik untuk USAha produksi maupun USAha swasta yang dikembangkansecara mandiri karena bertujuan meningkatkan taraf kehidupan bermasyarakat. Banksebagai lembaga keuangan yang menghasilkan jasa keuangan yang telah membantupemenuhan kebutuhan dana bagi kegiatan perekonomian dengan memberikan pinjamanyang antara lain melalui kredit perbankan, yaitu berupa perjanjian kredit antarakreditur sebagai pihak pemberi pinjaman atau fasilitas kredit dengan debitur sebagaipihak yang berutang. Permasalahn yang diangkat adalah bagaimana bentukperlindungan hukum terhadap kreditur ketika debitur wanprestasi dan sanksi apa sajayang diberikan kreditur ketika debitur wanprestasi. Tujuannya untuk mengetahuiperlindungan hukum terhadap kreditur dalam perjanjian kredit menurut UU No. 4Tahun 1996 dan untuk mengetahui sanksi apa saja yang diberikan kreditur ketikadebitur wanprestasi. Dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, yaitumetode yang berlandaskan pada filsafat positifme. Metode ini digunakan untuk menelitipada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnyadilakukan secara prandom (pengumpulan data). Kreditur dalam mendapatkanperlindungan hukum ketika debitur wanprestasi sesuai dengan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 serta pihakkreditur bisa memberikan sanksi kepada debitur ketika debitur wanprestasi yangterdapat dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Hak Tanggungan. Hasildari penelitian ini bahwa sudah disediakan lembaga hak jaminan yang kuat dan dapatdibebankan pada hak atas tanah yaitu Hak Tanggungan sebagai pengganti LembagaHypotheek dan Credit Verband. Untuk itu saya menyarankan kepada pembacakhususnya dan masyarakat pada umumnya bahwa setiap kita melakukan suatu tindakanhendaklah mengikuti peraturan Perundang-undangan yang ada dan berlaku diIndonesia.

Full text

 

Metrics

  • visibility 309 views
  • get_app 5091 downloads