Article 33 Indonesia
Think Tank in Jakarta, Індонезія
Jl. Salak blok L-10, Komplek Kalibata Indah, Rawajati, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12750, Indonesia
Article 33 Indonesia
Article 33 is a research based policy advocacy organisation founded in 2009 that focuses on social policy, extractive industries, and climate change. Based in Jakarta, Article 33’s research and activities address governance, accountability and transparency issues in social policy (education and health), extractive industries, climate change and forestry sectors.
Fields of study: Social Policy, Energy & Natural Resources, Climate Change
Catalogue
1–20 of 27 results.
-
Penelitian Benefit Sharing Mechanism (BSM) atau mekanisme pembagian manfaat ini merupakan penelitian tahap dua dengan didanai oleh ProRep, setelah sebelumnya melakukan riset dengan tema yang sama di K...
-
Ada dua amanat penting dalam skema penurunan emisi melalui pencegahan deforestasi dan degradasi hutan yakni pertama, pembagian insentif dan kedua, pelibatan masyarakat lokal sekitar hutan. Sejalan den...
-
Penghitungan Standar Biaya Satuan Investasi Sarana dan Prasarana Sekolah Jenjang SD, SMP dan SMA di Indonesia DownloadDi saat Pemerintah mulai mencanangkan program Wajib Belajar (Wajar) 12 Tahun, Pemerintah masih mempunyai “pekerjaan rumah” untuk menyelesaikan masalah kesenjangan akses dan mutu layanan program Wajard...
-
Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa program Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajardikdas) sembilan tahun telah tuntas pada tahun 2011 lalu. Dilihat dari capaian Angka Partisipasi Kasar (APK), target ...
-
Biaya Satuan Investasi Sarana dan Prasarana Sekolah Jenjang SD, SMP dan SMA di Indonesia: sebuah Studi DownloadMelesetnya target pemenuhan sarana dan prasarana sekolah yang menjadi target SPM, merupakan masalah yang harus segera diselesai sebelum Pemerintah menggulirkan Wajib Belajar 12 tahun. Rendahnya keters...
-
Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak mampu menghapus iuran di jenjang pendidikan dasar sehingga menghambat kebijakan pendidikan dasar gratis berkualitas. Masih tingginya iuran di sekolah/m...
-
Menggagas Mekanisme Pembagian Manfaat (Benefit Sharing Mechanism) Terpadu untuk Konservasi Hutan Adat di Bungo, Jambi DownloadSetelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 35/20121, hutan adat yang selama ini berada dalam kawasan hutan negara telah berganti status dari hutan negara ke hutan hak. Konsekuensi logis atas penga...
-
Prakarsa-Prakarsa Transparansi Rantai Perizinan dan Penerimaan Negara dari Sumber Daya Alam Berbasis Lahan Serta Keterlibatan Masyarakat Sipil DownloadDalam dasawarsa ini telah berkembang berbagai prakarsa mendorong transparansi dan akuntabilitas di sektor sumber daya alam berbasis lahan. Munculnya prakarsa-prakarsa ini menunjukkan upaya membangun m...
-
Hutan adat (rimbo adat dalam bahasa lokal) masyarakat adat Datuk Sinaro Putih di Kabupaten Bungo, dibentuk atas kekhawatiran beberapa orang dari dalam masyarakat adat akan kelestarian hutan di wilayah...
-
Ekonomi Politik Mekanisme Distribusi Manfaat (Benefit Sharing Mechanism) untuk Mitigasi Deforestasi dan Degradasi Hutan: Kasus Berau, Kalimantan Timur DownloadPada saat ini, alokasi dan distribusi dari Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) melalui skema Dana Bagi Hasil (DBH) tampaknya belum cukup mampu memberikan insentif yang tepat bagi ...
-
Ekonomi Politik Mekanisme Distribusi Manfaat (Benefit Sharing Mechanism) untuk Mitigasi Deforestasi dan Degradasi Hutan: Kasus Bulungan, Kalimantan Utara DownloadPada saat ini, alokasi dan distribusi dari Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) melalui skema Dana Bagi Hasil (DBH) tampaknya belum cukup mampu memberikan insentif yang tepat bagi ...
-
Ekonomi Politik Mekanisme Distribusi Manfaat (Benefit Sharing Mechanism) untuk Mitigasi Deforestasi dan Degradasi Hutan: Kasus Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur DownloadPada saat ini, alokasi dan distribusi dari Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) melalui skema Dana Bagi Hasil (DBH) tampaknya belum cukup mampu memberikan insentif yang tepat bagi ...
-
Ekonomi Politik Mekanisme Distribusi Manfaat (Benefit Sharing Mechanism) untuk Mitigasi Deforestasi dan Degradasi Hutan: Kasus Musi Banyuasin, Sumatera Selatan DownloadPada saat ini, alokasi dan distribusi dari Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) melalui skema Dana Bagi Hasil (DBH) tampaknya belum cukup mampu memberikan insentif yang tepat bagi ...
-
Hasil studi Article 33 Indonesia melihat bahwa salah satu aspek yang menyebabkan manfaat dari kegiatan pemanfaatan hutan belum mampu menangani masalah deforestasi dan degradasi hutan adalah pengelolaa...
-
Analisis Penyebab Kehilangan Penerimaan Negara dari PNBP Penggunaan Kawasan Hutan (PKH) untuk Pertambangan DownloadKegiatan penggunaan kawasan hutan (PKH) untuk pertambangan merupakan salah satu penyumbang bagi penerimaan negara. Salah satu penerimaan negara dari kegiatan PKH pertambangan bersumber dari penerimaan...
-
Hutan Indonesia dengan luas sekitar 130 juta ha, masih mengalami laju deforestasi dan degradasi hutan yang tinggi. Hasil penelitian Forest Watch Indonesia (2012) memperkirakan laju deforestasi dari ta...
-
Perhatian terhadap kehilangan penerimaan menjadi sangat penting karena kehilangan penerimaan PNBP PKH pertambangan diduga memiliki korelasi terhadap terjadinya degradasi dan deforestasi. Kehilangan pe...
-
Polemik publik dan khususnya masyarakat pertambangan mengenai kebijakan hilirisasi mineral mengemuka menjelang kewajiban pengolahan mineral di dalam negeri berlaku sebagaimana amanat Undang-undang No ...
-
Konflik di Desa Podi, Kabupaten Tojo Una-una, Sulawesi Tengah; Kecamatan Weda Tengah, Halmahera Tengah, Maluku Utara, dan Murug Raya, Kalimantan Tengah tercatat sebagai konflik antara Perusahaan tamba...
-
Merancang Distribusi Manfaat Penerimaan Sektor Kehutanan untuk Mitigasi Deforestasi dan Degradasi Hutan di Tingkat Lokal DownloadPada tahun 2011, total penerimaan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) mencapai Rp 2,7 triliun (Kemenhut, 2012). Pada saat ini, alokasi dan distribusi dari PSDH dan DR melalui skem...
Bahasa Indonesia