Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan (The Partnership)
Think Tank in Jakarta, Індонезія
Jl. Taman Margasatwa No. 26C, Ragunan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia
Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan (The Partnership)
The Partnership for Governance Reform (‘the Partnership’) is a multi-stakeholder organization established to promote governance reform. It works hand-in-hand with government agencies, CSOs, the private sector, and international development partners in Indonesia to bring about reform at both the national and local levels. The Partnership builds crucial links between all levels of government and civil society to sustainably promote good governance in Indonesia.
Fields of study: Governance & Transparency
Catalogue
1–20 of 85 results.
-
• 2016
Bahasa Indonesia
Inpres Moratorium ini merupakan kelanjutan dari kebijakan sebelumnya yang diterbitkan pada era Pemerintahan Susilo B. Yudoyono, yaitu Inpres Nomor 10 Tahun 2011 dan Inpres Nomor 06 Tahun 2013. Kebijak... -
Mewujudkan Polri yang Profesional melalui Penguatan Tata Kelola: Indeks Tata Kelola Kepolisian Negara Republik Indonesia 2015 Download• Листопад 2015 Індонезія
Bahasa Indonesia
No abstract available.
-
Svlk untuk Memperbaiki Tata Kelola Kehutanan Indonesia: Menjadikan yang 'Legal Administratif' Menjadi 'Legal Substantif' Download• Листопад 2015 Індонезія
Bahasa Indonesia
Dalam dua dekade terakhir, telah muncul banyak upaya untuk memerangi pembalakan liar dan perdagangan kayu illegal. Salah satunya dengan dikembangkannya skema sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Les...
-
Mencegah Kerugian Negara Di Sektor Kehutanan: Sebuah Kajian Tentang Sistem Penerimaan Negara Bukan Pajak Dan Penatausahaan Kayu Download• Жовтень 2015 Індонезія
Bahasa Indonesia
The President has encouraged KPK to calculate state losses in the forestry sector, examine the systems that allow such losses to occur, and coordinate efforts to fix these systems and improve revenue ...
-
Preventing State Losses in Indonesia's Forestry Sector: an Analysis of Non-tax Forest Revenue Collection and Timber Product Administration Download• Жовтень 2015 Індонезія
English
The President has encouraged KPK to calculate state losses in the forestry sector, examine the systems that allow such losses to occur, and coordinate efforts to fix these systems and improve revenue ... -
• Жовтень 2015
Bahasa Indonesia
Pada abad ke-21 air tampaknya akan mengambil peran yang dimainkan minyak pada abad ke-20, yakni menjadi komoditas bernilai yang menentukan kesejahteraan bangsa-bangsa. Namun yang perlu diingat adalah ...
-
• Жовтень 2015 Індонезія
Bahasa Indonesia
Merupakan hasil kajian secara lengkap mengenai gambaran, peluang dan tantangan serta sejauhmana capaian dan dampak dari implementasi program pemberian SKTA terutama dibandingkan dengan kedudukan hukum...
-
• Жовтень 2015 Норвегія
Bahasa Indonesia
Kumpulan tulisan dari cerita-cerita implementasi Forest Governance Program II (FGP II) yang telah berlangsung sejak tahun 2011-2015. Sebagai upaya untuk mengikat ilmu dan membuat keabadian dari perjal...
-
• Жовтень 2015 Норвегія
English
Anthology of stories implementation of Forest Governance II Program (FGP II) which has been ongoing since 2011-2015. In an effort to bind the science the program, this paper tried to photograph what h...
-
• Жовтень 2015
Bahasa Indonesia
Beberapa tahun terakhir ini berkembang prinsip free, prior and informed consent (FPIC) atau sering diterjemahkan sebagai persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (Padiatapa). Sebagai seb...
-
• Жовтень 2015
Bahasa Indonesia
Skema Kemitraan Kehutanan digagas sebagai salah satu upaya untuk memberdayakan masyarakat di dalam dan sekitar hutan, dengan menyediakan akses bagi masyarakat untuk mengelola tanah pada areal hutan ya...
-
• Жовтень 2015 Індонезія
English
In a country undergoing democratic transition such as Indonesia, rule of law becomes one of the most important factors for a successful transition.
-
• Жовтень 2015 Індонезія
Bahasa Indonesia
No abstract available.
-
Formulating Kitab Hukum Pemilu (Book of Election Law) for Effective Presidential Government in Indonesia Download• Жовтень 2015 Індонезія
English
An electoral system functions not only as a procedure and mechanism to convert votes into seats within legislative bodies. It also functions as a set of instruments for democratization of a political ...
-
• Серпень 2015
Bahasa Indonesia
Kemitraan secara konsisten menjalankan misi untuk menyebarkan, memajukan, dan melembagakan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dan berkelanjutan, salah satunya melalui penyelenggaraan pemilu y...
-
Memberdayakan Masyarakat melalui Kemitraan Kehutanan: Kompilasi Tulisan Pengalaman dari KPH Rinjani Barat Download• Червень 2015
Bahasa Indonesia
Skema Kemitraan kehutanan merupakan salah satu bentuk program pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar hutan. Skema ini diharapkan mendukung peningkatan akses masyarakat terhadap kawasan hutan, kh...
-
Mekanisme Penyelesaian Sengketa Tenurial di Tingkat Lokal: Alternatif di Tengah Kemandegan INISIATIF di Tingkat Nasional Download• Червень 2015 Індонезія
Bahasa Indonesia
Dokumen ini menggambarkan pengalaman menginisiasi proses penyusunan dan pelembagaan mekanisme penyelesaian sengketa tenurial yang dilakukan di Kalimantan Tengah. Pengalaman pembelajaran ini patut menj...
-
Meretas Jalan Kemitraan: Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat melalui Kemitraan Kehutanan antara PT Arangan Hutan Lestari dengan Masyarakat Kecamatan VII Koto, Tebo, Jambi Download• Червень 2015 Індонезія
Bahasa Indonesia
Skema Kemitraan Kehutanan digagas sebagai upaya untuk memberdayakan masyarakat di dalam dan sekitar hutan. Dokumen ini menggambarkan proses dan perkembangan kegiatan Kemitraan Kehutanan di PT AHL. Pen...
-
• Червень 2015
Bahasa Indonesia
Kemitraan memiliki misi untuk menyebarkan, memajukan, dan melembagakan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dan berkelanjutan, salah satunya melalui penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Seba...
-
• Червень 2015
Bahasa Indonesia
Kemitraan memiliki misi untuk menyebarkan, memajukan, dan melembagakan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dan berkelanjutan, salah satunya melalui penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Seba...