Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD)
Think Tank in Jakarta, Індонезія
Gd. Permata Kuningan Lt.10, Jl. Kuningan Mulia, Kav. 9C, Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12980, Indonesia
Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD)
Founded in 2001, KPPOD is a Jakarta based research organisation that examines Central and Regional government policy and practises implementing regional autonomy to develop economic decentralisation.
Recent research reports include those on inter regional trade cooperation; local governance and district growth performance; impact of local regulations on business activities - fishery case studies; and infrastructure quality, local government expenditure and corruption.
Recent research reports include those on inter regional trade cooperation; local governance and district growth performance; impact of local regulations on business activities - fishery case studies; and infrastructure quality, local government expenditure and corruption.
Fields of study: Public Policy, Trade & Economy, Governance & Transparency
Catalogue
1–20 of 83 results.
-
• Серпень 2016
Bahasa Indonesia
Dewan Kerjasama Ekonomi Daerah (DKED) merupakan lembaga yang mengkoordinasikan berbagai lembaga pemerintah maupun lembaga non-pemerintah terutama yang berada di Kabupaten Sikka. -
• Серпень 2016 Індонезія
Bahasa Indonesia
Pagu Inikatif Desa (PIDES) dan Pagu Indikatif Kelurahan (PIKEL) merupakan platform kebijakan Pemerintah Kabupaten Ende, NTT, di bawah kepemimpinan Bupati Marsel Petu dan Wakil Bupati Djafar Achmad (20...
-
• Квітень 2016 Індонезія
Bahasa Indonesia
Pertanyaan yang dijawab melalui penelitian ini adalah: 1) Bagaimana gambaran umum usaha kakao di Kabupaten Ende? 2) Bagaimana permasalahan setiap rantai nilai usaha kakao di Kabupaten Ende? 3) Bagaima...
-
• Березень 2016
Bahasa Indonesia
Izin usaha merupakan tahapan awal yang harus diurus sebelum sebuah unit usaha didirikan dan berjalan. Banyaknya izin-izin usaha di daerah yang pada hakekatnya mengatur fungsi yang sama dan seluruh izi...
-
Analisis Rantai Nilai Usaha Kakao sebagai Produk Unggulan Kabupaten Donggala - Sulawesi Tengah Download• Березень 2016 Індонезія
Bahasa Indonesia
Dari latar belakang di atas, maka pertanyaan yang akan dijawab melalui penelitian ini adalah: 1) Bagaimana gambaran umum usaha kakao di Kabupaten Donggala? 2) Bagaimana permasalahan setiap rantai nila...
-
• 2016 Індонезія
Bahasa Indonesia
Upaya pengembangan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan di Kabupaten Sikka, NTT, melibatkan beragam stakeholder; Pemerintah, LSM, Perguruan Tinggi, institusi agama, dll. Namun, selama ini setiap stakeho...
-
• 2016 Індонезія
Bahasa Indonesia
Membangun daerah berbasis produk unggulan patut menjadi pilihan kebijakan dan strategi Pemerintah Daerah (Pemda) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di era desentralisasi ini. Strategi ini jug...
-
• 2016 Індонезія
Bahasa Indonesia
Melalui Keputusan Menteri Pertanian dan Perkebunan (Kepmentan) No. 46/ Kpts/PD.300/2015, Pemerintah telah menetapkan beberapa daerah yang menjadi pusat kawasan perkebunan kakao, termasuk diantaranya a...
-
Optimalisasi Fiskal Bagi Pertumbuhan Ekonomi Daerah: Peran Belanja Operasional dan Belanja Modal dalam APBD Download• Серпень 2015
Bahasa Indonesia
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan fiskal yang utama bagi pemerintah daerah. Meski bervariasi bobot perannya di tiap daerah menurut tingkat perkembangan ekonom...
-
• 2015
Bahasa Indonesia
No abstract available.
-
Infrastruktur, Integritas dan Prestasi Perempuan Kepala Daerah: Perspektif Desentralisasi Politik Download• Листопад 2014
Bahasa Indonesia
No abstract available.
-
Long Road to Business Licence Reform: Evaluation on Implementation of Business Ease Improvement in the Region Download• Серпень 2014 Індонезія
English
One year approaching completion of United Indonesia Cabinet work period, in November 2013 the Vice President Boediono announced Business Ease Policy Package. The Package consists of eight targeted are... -
Jalan Panjang Reformasi Perizinan Usaha: Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Perbaikan Kemudahan Berusaha di Daerah Download• Серпень 2014 Індонезія
Bahasa Indonesia
Setahun menjelang selesainya masa bakti Kabinet Indonesia Bersatu II, November 2013 lalu Wakil Presiden Boediono-yang saat itu masih dalam jabatan-mengumumkan Paket Kebijakan Kemudahan Berusaha. Paket...
-
Reformasi Birokrasi Perizinan Usaha di Daerah: Kebermasalahan Politik & Teknokratik dalam Pembentukan PTSP Download• 2014
Bahasa Indonesia
No abstract available.
-
• 2014
Bahasa Indonesia
No abstract available.
-
• 2014
Bahasa Indonesia
Berdasarkan uraian di atas, pertanyaan yang ingin dijawab melalui studi ini adalah Apakah Perda di era UU No. 28 Tahun 2009 sejalan dengan semangat UU tersebut? Sebelum menjawab pertanyaan utama terse...
-
• 2014 Індонезія
English
Several problems that this study aims to answer are as follows: 1. Has the content of Jakarta's local regulation No.12 Year 2013 reflected the necessary arrangements needed to solve the problem of lic...
-
Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) di Provinsi DKI Jakarta: Perspektif Kewenangan dan Kelembagaan Download• 2014 Індонезія
Bahasa Indonesia
Adapun beberapa rumusan masalah yang hendak dijawab melalui studi ini adalah sebagai berikut: 1. Apakah kandungan isi Perda No.12 Tahun 2014 dapat mencerminkan pengaturan yang tepat bagi upaya mengatas...
-
Perda Provinsi DKI Jakarta No.12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di DKI Jakarta Download• 2014 Індонезія
Bahasa Indonesia
Kinerja pelayanan publik di DKI Jakarta khususnya pada penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan dipandang masih tertinggal dibandingkan kota lainnya di Indonesia. Hasil studi Sub National...
-
• 2014 Камбоджа • Індонезія • Лаос • Малайзія • Сінгапур • 1 more
Bahasa Indonesia
Dalam penilaian internasional, Indonesia dipandang masih kalah kompetitif dibandingkan negara tetangga di ASEAN maupun secara internasional. The Global Competitiveness Report 2013-2014 mencatat Indone...