Model Pelayanan Publik yang Efektif dalam Bidang Perijinan (Studi pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Lebak)

Ipah Ema Jumiati
Conference paper Simposium Nasional Otonomi Daerah 2011 • Травень 2011

Download full text
(Bahasa Indonesia, 7 pages)

Abstract

Pemberian otonomi daerah kepada Kabupaten atau Kota yang nyata dan bertanggungjawab telah membawa angin segar bagi pengembangan otonomi daerah. Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah, yang kemudian disempurnakan lagi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menyebabkan adanya Perubahan-Perubahan mendasar sistem dan mekanisme pengelolaan pemerintahan khususnya bagi daerah dan otonomi bagi daerah akan diterapkan secara nyata, bertanggungjawab, serta tidak lagi hanya semacam slogan belaka. Salah satu upaya Pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak dalam rangka memperbaiki masalah pelayanan publik tersebut dan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat adalah dengan membentuk sebuah badan atau instansi yang secara khusus bertugas mengkoordinasi berbagai macam tugas-tugas pemerintah yang berkaitan dengan pelayanan perijinan. Untuk itulah, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak No.3 Tahun 2005 tentang pembentukan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT), maka Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak membentuk KPPT (Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu). KPPT sendiri dibentuk atas dasar tuntutan masyarakat yang semakin kompleks yang menginginkan adanya reformasi birokrasi atau perbaikan dalam birokrasi, khususnya dalam hal pelayanan publik.

Metrics

  • 311 views
  • 113 downloads

Conference

Simposium Nasional Otonomi Daerah 2011

  • Konferensi di Serang, Індонезія pada tahun 2011
  • 9 articles

The proceedings compiled papers presented at the “Simposium Nasional: Best Practices dalam Penyel... see more