Timbulnya kejahatan disebabkan oleh banyak hal yang melatarbelakanginya,diantaranya adalah kejahatan yang disebabkan oleh watak seseorang. Kasus yangterjadi saat ini, kemiskinan seseorang atau latar belakang lain yang menyebabkanseseorang melakukan kejahatan, namun dalam penelitian ini membahas tentangkejahatan yang disebabkan oleh kemiskinan saja, hal ini dilakukan guna membatasipembahasan penulisan yang dilakukan, yaitu berkenaan dengan “Kemiskinan SebagaiSalah Satu Penyebab Timbulnya Tindak Kejahatan”. Apabila diamati dari kedua istilah“KEMISKINAN” dan “KEJAHATAN” tersebut, kemiskinan mempunyai arti tidakberharta benda, serba kekurangan, atau perihal miskin, kemelaratan, dan kelaparan.Sedangkan kejahatan mempunyai arti perbuatan yang bertentangan dengan keadilan.Wilayah hukum Kepolisian Sektor Kecamatan Talango. Faktor kejahatan yangdilatarbelakangi oleh kemiskinan seseorang sehingga melakukan kejahatan sebagaialternatif penyelesaian guna untuk memenuhi kehidupan mereka dalam menjalanikehidupannya, ini sudah terbukti atau memang ada dalam Kenyataannya. Adapunkejahatan yang dilakukan oleh masyarakat di wilayah hukum Kepolisian SektorKecamatan Talango khususnya, hanya ada empat macam kejahatan, yaitu pencurian,penggelapan, penipuan, dan penganiayaan. Namun tidak menutup kemungkinankejahatan lain akan terjadi tergantung pada apa yang melatarbelakangi merekasehingga melakukan kejahatan tersebut, artinya kejahatan apa saja bisa saja terjadiselain dari kejahatan-kejahatan yang ada di wilayah hukum Kepolisian SektorKecamatan Talango.

Perlindungan konsumen ini mendapat cukup perhatian karena menyangkut aturan-aturan guna mensejahterakan masyarakat, bukan saja masyarakat selaku konsumen saja yang mendapat perlindungan, namun pelaku USAha juga mempunyai hak yang sama untuk mendapat perlindungan, masing-masing ada hak dan kewajiban. Oleh karena itu perlu dipikirkan solusinya berupa tindakan hukum yang dapat dilakukan atas suatu perbuatan yang berkenaan dengan Pengisian BBM yang tidak sesuai dengan takaran ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Bagaimana Hak-hak Konsumen Yang Perlu di Penuhi Ketika Pengisian BBM ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen..Untuk memberikan pengetahuan kepada Masyarakat terutama hak-hak yang harus diperoleh oleh konsumen agar lebih berhati-hati dalam melakukan pengisisan BBM, untuk memberikan pemahaman kepada pengelola SPBU untuk lebih meningkatkan pelayanan terhadap konsumen sehingga tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang menimbulkan kerugian terhadap konsumen serta sebagai rekayasa sosial, khususnya masyarakat Kab. Sumenep bagaimana hak-hak yang harus diperoleh oleh konsumen dan batasan-batasan sejauh mana pelayanan di SPBU. Mengacu pada judul dan Perumusan masalah, maka penelitian ini termasuk ke dalam kategori penelitian Empiris dan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian observasi, wawancara dan dokumentasi. Mengacu pada judul dan Perumusan masalah, maka penelitian ini termasuk ke dalam kategori penelitian Empiris dan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian observasi, wawancara dan dokumentasi.Dengan demikian, pokok-pokok kewajiban produsen/pelaku USAha adalah: beritikad baik dalam menjalankan USAhanya, memberikan informasi, memperlakukan konsumen dengan cara yang sama, menjamin produk-produknya, memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan memberi kompensas yang jelas telah diatur baik di dalam Pasal 7 serta Pasal 5 berkenaan dengan hak dan kewajiban konsumen.Pelaksanaannya Undang-Undang perlindungan konsumen di Indonesia saat ini harus lebih di tegakkan lagi agar tujuan dari pada undang undang itu sendiri dapat terlaksana dengan baik.sehingga undang undang ini betul betul dapat menengkat harkat dan mmartabat konsumen serta dapat memberikan kepastian hukum yang jelas.